DaerahNews

Biaya Pengurusan Paspor Diduga Capai Jutaan Rupiah, LIPPSU Soroti Praktik Calo di Imigrasi Belawan

2118
×

Biaya Pengurusan Paspor Diduga Capai Jutaan Rupiah, LIPPSU Soroti Praktik Calo di Imigrasi Belawan

Sebarkan artikel ini

Surabaya, Jatim Today – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Belawan, Sumatera Utara, menjadi sorotan. Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengungkap adanya indikasi praktik pungli yang diduga melibatkan oknum internal dan berlangsung secara terorganisir.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2026), menyampaikan bahwa dugaan tersebut terungkap berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan sejumlah sumber yang dihimpun lembaganya.

Menurut Azhari, pola yang ditemukan menunjukkan bahwa dugaan pungli tersebut tidak sekadar melibatkan individu di luar institusi, tetapi juga mengindikasikan adanya peran pihak internal yang diduga membantu kelancaran praktik tersebut.

“Pola yang kami temukan menunjukkan adanya peran ‘orang dalam’ yang menjadi kunci kelancaran praktik ini. Sulit dibayangkan kegiatan seperti ini bisa berlangsung lama tanpa keterlibatan internal,” ujar Azhari.

Diduga Gunakan Modus Calo dan Hambatan Dokumen

Dalam hasil investigasinya, LIPPSU mengidentifikasi sejumlah modus yang diduga digunakan untuk menarik biaya tambahan dari masyarakat yang mengurus paspor.

Salah satunya melalui pengarahan pemohon kepada pihak ketiga atau calo yang berkedok biro jasa. Pemohon disebut ditawarkan kemudahan pengurusan paspor dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif resmi.

Selain itu, LIPPSU juga menemukan dugaan praktik pengondisian masalah dokumen. Ketidaksesuaian data administrasi yang seharusnya diselesaikan melalui prosedur pelayanan diduga dijadikan alasan untuk meminta pembayaran tambahan.

“Ini bukan sekadar pungli biasa. Ada pola menciptakan hambatan lalu menawarkan solusi berbayar. Ini indikasi kuat praktik yang sudah dirancang,” tegas Azhari.

LIPPSU menyebut biaya yang harus dikeluarkan pemohon dalam praktik tersebut bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada kendala yang muncul selama proses pengurusan paspor.

Lebih lanjut, lembaga tersebut mengaku menerima informasi mengenai dugaan mekanisme pengumpulan uang yang kemudian didistribusikan secara berkala. Namun, informasi mengenai aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Desak Kemenkumham dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Azhari menilai dugaan praktik tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan keimigrasian.

LIPPSU juga menyoroti perlunya pengawasan internal yang lebih ketat. Menurutnya, penindakan terhadap praktik pungli dan premanisme di kawasan Belawan tidak akan cukup apabila dugaan penyimpangan dalam institusi pelayanan publik tidak turut ditelusuri.

Atas temuan tersebut, LIPPSU mendesak Kementerian Hukum dan HAM melalui Inspektorat Jenderal serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif dan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan pungli di Kantor Imigrasi Belawan.

Lembaga itu juga meminta agar pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mendorong agar ini dibongkar sampai ke aktor utamanya. Jika benar ada ‘orang dalam’, maka itu harus menjadi fokus utama penegakan hukum,” pungkas Azhari.

LIPPSU menyatakan akan terus mengumpulkan data dan keterangan tambahan serta membuka kemungkinan membawa temuan tersebut ke ranah hukum.