Tri Rismaharini

JATIM TODAY – Tri Rismaharini merasa menyesal ketika dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Timur dan meninggalkan baktinya di Kementerian Sosial.

Dilansir dari youtube @akbarfaizaluncensored, Mantan Menteri Sosial blak-blakan mengeluarkan berbagai pernyataan.

Dari saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sampai diangkat menjadi menteri dan hingga diusung sebagai calon gubernur.

Pada saat menjadi walikota Surabaya sosok perempuan yang sangat tegas dan perhatian terhadap warganya.

Membuat gebrakan serta unjuk keberanian dengan menutup tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.

Tempat lokalisasi tersebut dikenal dengan nama Gang Dolly yang sudah populer serta banyak lapisan yang melindunginya.

Tetapi berkat keberanian dan ketegasan sang mantan menteri sosial lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup permanen sampai saat ini.

Selain itu prestasinya di Kementerian yang menggawangi berbagai bantuan untuk masyarakat juga menuai berbagai pujian.

Terutama ketika negara dilanda pandemi, dirinya bersedia melakukan jam kerja tanpa hitungan yang logis.

Saat pandemi Risma dengan sukarela bekerja sampai pukul 3 pagi untuk mendampingi pengolahan data dan penanggulangan pandemi.

Sekarang posisinya adalah sebagai calon Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan gus Han yang diusung oleh PDI perjuangan.

Tetapi saat ditanya oleh Akbar Faizal saat wawancara di podcastnya pada Senin, 11 November 2024 dengan pertanyaan:

“Apa yang paling anda sesali yang pernah anda lakukan dalam karir-karir jabatan anda yang berhubung dengan publik”

Dengan nada yang sangat rendah Risma menjawab pertanyaan tersebut dengan perkataan:

“Saya nyesel saat tiba-tiba saya harus mencalonkan gubernur ini.”

“Meskipun sebetulnya jabatan saya hanya tinggal 2 bulan, tetapi 2 bulan itu saya bisa bantu banyak saudara-saudara kita.”

Jawaban sang mantan menteri sosial tersebut merupakan sebuah pernyataan yang mengarah pada pembelaan status sosial masyarakat.

Secara jelas penyesalan Risma dicalonkan sebagai gubernur bukan karena melepas jabatan akan tetapi tentang bantuan yang harus tepat sasaran terhadap masyarakat Indonesia.**