Surabaya, Jatim Today – Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan, permohonan banding tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Nantinya, komisi di tingkat banding akan memeriksa kembali putusan terhadap Ahrie.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Sebelumnya, Majelis KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah pejabat Polri.

Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media juga disebut menjadi target penyadapan dalam perkara tersebut.