Puan Maharani Dituduh Jadi Koordinator yang Menggaungkan Kasus Ijazah Jokowi, PDIP Bakal Laporkan Kanal YouTube yang Bikin Konten Fitnah
Jatim Today, Surabaya - PDIP berencana melaporkan kanal YouTube bernama Dibikin Channel ke kepolisian buntut unggahan video yang menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjadi koordinator untuk menggaungkan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (jokowi).
Adapun video itu diunggah oleh kanal YouTube tersebut pada Minggu (22/3/2026) lalu.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan narasi yang menyebut bahwa Puan terlibat dalam kasus ijazah Jokowi adalah bohong atau hoaks.
"Ini (tuduhan terlibat kasus ijazah Jokowi) fitnah terhadap Mbak Puan. Tidak ada kepentingan Mbak Puan untuk mengurusi ijazah Jokowi," katanya ketika dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Guntur menegaskan pihaknya tengah membahas terkait rencana pelaporan terhadap akun tersebut ke kepolisian.
"Kami sedang bahas untuk membawa kasus ini ke jalur hukum atas fitnah kanal tersebut. Namun yang lebih penting lagi kami harus sampaikan ke masyarakat, isu itu adalah fitnah dan hoaks," tegasnya.
Dia menduga ada kepentingan tertentu dari pemilik kanal YouTube tersebut sehingga memfitnah Puan. Namun, dia tidak menjelaskan kepentingan apa yang dimaksud.
"Pasti ada pihak tertentu yang punya kepentingan sepihak dalam fitnah ini yang ingin menyeret nama besar Mbak Puan dalam pusaran kasus yang nggak jelas ini," ujarnya.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel, Puan dinarasikan sebagai koordinator penyebaran informasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Dia disebut menjadi koordinator bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.
Adapun hubungan ini dinarasikan dalam video tersebut telah disampaikan oleh ahli digital forensik, Rismon Sianipar.
Sementara, kasus ijazah Jokowi dinarasikan telah dibicarakan oleh AHY, Puan, dan Rizieq melalui rekaman suara yang dibocorkan oleh Rismon.
"Rismon Sianipar menyebut pertemuan itu wujud adanya persekongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara (Jokowi -red)."
"Rismon berani menyebut bahwa dalam rekaman tersebut, terdengar suara-suara yang identik dengan tokoh-tokoh nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizieq Shihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan muncul dalam pusaran perackapan tersebut," kata pengisi suara dalam video tersebut, dikutip pada Kamis.
Puan, AHY, dan Rizieq Shihab, dinarasikan telah membagi peran terkait penyebaran informasi hingga soal dilimpahkannya kasus ijazah Jokowi ke pengadilan.
Selain itu, mereka juga dituding membiayai rencana tersebut sebesar Rp50 miliar.
Demokrat juga Berencana Laporkan YouTube "Dibikin Channel"
Senada dengan PDIP, Demokrat juga berencana melaporkan akun tersebut ke kepolisian buntut tudingan terhadap AHY terlibat dalam kasus ijazah Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Muhajir.
Dia mengatakan pihaknya masih mempelajari terlebih dahulu terkait video tersebut sebelum membuat laporan.
"Akan kami pelajari terlebih dahulu mengenai hal tersebut, apakah kita ke depannya akan ambil langkah hukum atau tidaknya," tuturnya ketika dihubungi.
Pernyataan Muhajir ini sekaligus membantah narasi yang ditujukan kepada AHY dalam video tersebut.
Dia mengatakan hubungan antara AHY dan Jokowi terjalin baik.
Dia juga menegaskan jabatan resmi yang disandang AHY selain Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
"Berita tersebut tidak benar atau hoaks. Hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi baik dan tidak ada persoalan apapun."
"Yang benar adalah Mas AHY menjabat sebagai Menko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan (IPK) dan Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI," katanya.
Muhajir juga membantah soal narasi dalam video yang sama di mana AHY disebut bertemu dengan beberapa pihak terkait rencana agar kasus ijazah Jokowi terus didengungkan di media sosial.
Pernyataan ini sekaligus membantah keterlibatan AHY terkait segala kasus yang menyeret pakar telematika, Roy Suryo, termasuk kasus ijazah Jokowi.
"Partai Demokrat dan Mas AHY tidak ada kaitannya dengan langkah maupun tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo cs."
"Roy Suryo juga sejak 2020 telah keluar dari keanggotaan maupun kepengurusan Partai Demokrat," tegasnya.
Senada dengan Muhajir, Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, juga membantah isu AHY terlibat sebagai koordinator penyebaran isu ijazah palsu Jokowi.
Dia mengatakan tuduhan terhadap AHY merupakan upaya pihak tertentu yang ingin merusak hubungan harmonis antar tokoh nasional.
Renanda juga menyebut pihaknya masih mempelajari video yang dimaksud.
Dia mengungkapkan hal itu dilakukan demi perlu atau tidaknya langkah hukum dengan melaporkan akun tersebut ke kepolisian.
"Sedang dijajaki untuk diambil langkah hukum agar fitnah murahan seperti ini tidak terus dikembangkan pihak-pihak yang ingin merusak kondusifitas relasi antar tokoh nasional. Jahat sekali fitnah ini," katanya.
Renanda meyakini bahwa fitnah semacam ini dilakukan pihak tertentu untuk merusak citra AHY.
Namun, dia enggan berandai-andai soal motif dari pihak yang dimaksud sehingga menarasikan AHY terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi.
"Dari fitnah seperti ini, jelas ada pihak yang melakukan framing negatif dan ingin merusak citra pemimpin Demokrat yaitu AHY. Apa motifnya? Mereka sendiri yang tahu," katanya.
