Dirut PT Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran Maut, Publik Bandingkan dengan Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny
Jatim Today, Surabaya - Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap penyidik kepolisian terkait kebakaran mematikan di kantor perusahaan tersebut di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyimpulkan terdapat bukti kuat yang mengarah pada unsur kelalaian dalam peristiwa nahas itu.
Kebakaran yang terjadi pada Selasa, 9 Desember 2025, menewaskan 22 karyawan yang sedang bekerja di dalam gedung. Tragedi tersebut memicu evaluasi besar terhadap standar keselamatan kerja perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran prosedur yang diduga memperburuk dampak kebakaran.
Penetapan tersangka terhadap Michael Wishnu langsung memicu respons besar di media sosial. Banyak warganet mengapresiasi langkah cepat polisi, namun tidak sedikit pula yang menyoroti inkonsistensi penegakan hukum ketika membandingkannya dengan kasus ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo pada September 2025, yang menewaskan 63 orang.
Di akun Instagram lambe_turah, unggahan mengenai penangkapan Dirut Terra Drone dibanjiri komentar kritis. Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada satu pun pihak yang dijadikan tersangka dalam tragedi Al Khoziny, meski bangunan pesantren tersebut runtuh dengan korban jiwa jauh lebih banyak.
“Pesantren jelas salah konstruksi sampai ambruk, tapi nggak ada tersangka. Ini kok yang swasta langsung ditangkap?” tulis akun noturbellz.
“Kalau swasta mah cepat. Kalau pejabat atau yang berkaitan dengan institusi agama beda lagi.” tambah akun kopi_dungdung.
Di tengah sorotan publik terhadap penanganan kasus Al Khoziny, pemerintah pada Kamis, 11 Desember 2025, resmi memulai pembangunan ulang ponpes tersebut. Proyek pembangunan kembali didanai melalui APBD sebesar Rp125 miliar, dan dikerjakan di lahan baru seluas 4.100 meter persegi di kawasan Buduran, Sidoarjo.
Hingga kini, proses penyidikan atas dua tragedi besar tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama terkait konsistensi penegakan hukum dan upaya pemerintah dalam memastikan standar keselamatan bangunan dan tempat kerja di Indonesia.
